Rusdianto Calon Anggota DPRRI Dampingi Masyarakat TIR Trans UPT Tambak Sari Mencari Keadilan Atas Konflik Lahan

MATARAM – Pengurus Komunitas Warga TIR Transmigrasi Seteluk – Tambak Sari sedang berjuang untuk mendapat keadilan hak – hak Lahan Usaha yang dikemplang oleh perusahaan PT. SAJ dan Bumi Harapan Jaya (BHJ) sejak tahun 2012 hingga sekarang ini.

Perjuangan masyarakat diyakini semakin gencar dan tak akan berhenti hingga pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta Pusat turun menyelesaikan konflik agraria ini. Bahkan warga masyarakat TIR Trans yang mencapai ribuan itu mengancam menduduki Lahan Usaha yang di dapatkan dari program Transmigrasi tersebut.

Read Also

6 year ago

Pendaftaran Anggota Bawaslu Kepri di Buka

651 andaranews

Hasil mediasi yang dilakukan DPRD Prov. NTB pada 7 Maret 2022 pukul 14.00 bahwa DPRD Prov. NTB berkomitmen membentuk Pansus konflik agraria pertambakan pesisir dan/atau bentuk Team Pencari Fakta (TPF). Tujuannya agar perjelas masalah. Karena dianggap perusahaan semula PT. SAJ dua tahun sebelum investasinya beroperasi sudah mengambil hutang miliaran rupiah atas nama masyarakat Warga TIR Trans.

Warga Masyarakat yang diwakili Pengurus Komunitas TIR Trans mendatangi kantor Komisi V DPRD Provinsi NTB pada Senin 14 Maret 2022. Pertemuan dilakukan tepat pukul 14.00 siang tadi.

Rusdianto yang merupakan Calon Anggota DPR-RI Dapil Pulau Sumbawa yang juga sosok aktivis pembela keadilan masyarakat pesisir ini ikut hadir mendampingi masyarakat.

Read Also

5 year ago

Presiden Jokowi Berbelasungkawa atas Meninggalnya Dua Mahasiswa di Kendari

253 andaranews

Dalam rekaman video pertemuan, Rusdianto menyampaikan banyak hal. Mulai dari proses investasi yang di duga syarat wanprestasi hingga uraikan model investasi berdasarkan UU pertambakan, UU Lingkungan dan Pedoman Budidaya Tambak sistem TIR.

Menurut Rusdianto sendiri investasi pertambakan sistem TIR syarat kepentingan kekuasaan dalam melindungi investasi ilegal. Dari proses yang ada, sebelum investasi beroperasi sudah melahirkan hutang atas nama masyarakat. Kemudian, di duga ada unsur fiktif dalam proses lelang, dimana mestinya lelang dilakukan harus ada putusan hukum pengadilan sebagai syarat lelang. Tapi unsur – unsur tersebut tidak ada. Apabila perusahaan juga dikatakan Failid mestinya ada putusan pengadilan. Namun tidak ada juga putusan Failid. Itulah dugaan – dugaan lelang ilegal.” ujar Rusdianto saat mendampingi Warga TIR Trans di Kantor DPRD Provinsi NTB pada 14 Maret 2022 pukul 14.00

Sementara Ketua Pengurus Komunitas TIR Trans meminta Komisi V DPRD Provinsi NTB untuk percepatan pembentukan Team Pencari Fakta dan/atau Panitia Khusus (PANSUS) agar masalah cepat diselesaikan.” kata Rustam ketua Pengurus Komunitas Warga TIR Trans Seteluk Tambak Sari Kabupaten Sumbawa Barat pada Senin 14 Maret 2022

Hari ini pun, informasinya Masyarakat diwakili Pengurus TIR trans kembali lagi ke Mataram akan melaporkan team 9 (tim sembilan) kepada Kapolda NTB yang di duga fiktifkan tanda tangan warga masyarakat. Termasuk melaporkan Notaris yang mengesahkannya.

“Saat hearing tadi, dalam pertemuan dengan komisi V DPRD Provinsi, kami mengikuti saran dan arahan dari anggota Komisi V untuk bergerak melalui jalur hukum, yakni melaporkan tim 9, notaris, dan stakeholder atas dugaan proyek fiktif pengelolaan Lahan Usaha Tambak.” ungkap Rustam saat hearing bersama Komisi V DPRD Provinsi NTB

Warga Masyarakat TIR trans juga meminta kepada Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat dan Gubernur NTB agar dapat fasilitasi konflik agraria karena sangat penting kedepan untuk segera selesaikan persoalan agraria ini.

“Kalau dalam waktu beberapa bulan kedepan tidak bisa selesai masalah ini. Maka warga TIR Trans sudah siap sedia menduduki Lahan Usaha,” ungkap A Rahman dalam agenda hearing tersebut.

Sementara hasil pertemuan dengan Bupati Sumbawa Barat pada 10 Maret 2022 sudah jelas alur penyelesaian. Terlebih dahulu butuh peran Pemprov NTB terutama Disnakertrans Kab maupun Provinsi. Peran Pemprov harus mediasi dengan KPKNL Bima untuk mengungkap kejanggalan dalam lelang Lahan Usaha yang dimenangkan oleh PT. Bumi Harapan Jaya.

“Pengurus Komunitas TIR Trans berharap kepada DPRD dan pemerintah agar segera bergerak. Jangan menunggu masyarakat bergerak rusuh. Jangan bergerak mediasi setelah ada jatuh korban dan menimbulkan kerugian.” ujar A Rahman.

Penyelsaian kasus konflik agraria ini, sudah berjalan maju dan lompatan solusi yang baik. Karena perjuangan masyarakat terus dilakukan. Tanpa kenal lelah. Masyarakat bergerak terus menerus mencari keadilan.

Masyarakat yakini akan menempuh jalan yang baik untuk solusi yang baik. Apabila dalam situasi tertentu terjadi hal – hal tak di inginkan, maka pengurus Komunitas TIR Trans tak akan bertanggung jawab karena itu semata – mata kemauan rakyat

Begitu juga terhadap DPRD Prov NTB agar secepatnya umumkan pembentukan TPF dan Pansus penyelsaian konflik agraria tambak sari. “kami masyarakat memberikan waktu dua bulan ini sesuai pendapat kami saat mediasi di Komisi V DPRD Prov.” ungkap Suhardi Rollex Kepala Desa Tambak Sari dalam pertemuan dengan Komisi V DPRD Provinsi NTB pada 14 Maret 2022.

“Kami juga akan silaturahmi dengan Bupati Sumbawa untuk mengungkap masalah ini agar ikut andil dalam penyelsaian konflik agraria ini. Karena PT. SAJ dahulu berada dibawah izin investasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa masa Yakoeb Kuswara. Jadi Pemda Sumbawa tidak lepas tangan dalam hal ini, harus ikut bertanggungjawab dalam konflik agraria ini.” tutup Rustam Ketua Komunitas TIR Trans.

(red/bud)